Pemerintah dan Kodim saat mencoba mesin ATM Beras gratis (Cuplikcom/Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat terobosan baru berupa ATM beras gratis. Mesin yang dinamakan ATM Pertanian "Sikomandan" tersebut dioperasikan untuk menyediakan 1,5 ton beras untuk 1.000 orang per harinya. Nantinya, masyarakat bisa mendapatkan 1,5 kg beras gratis dari mesin ATM tersebut.
Beras gratis melalui mesin ATM tersebut, berlaku awal untuk wilayah Jabodetabek, dan Menteri Pertanian RI sudah bekerjasama dengan para Kodim di tingkat kabupaten/kota se Jabodetabek untuk dijadikan sebagai tempat mesin tersebut.
"Bantuan ini kami berikan dengan mesin ATM, disebutnya ATM Pertanian Sikomandan, warga yang mendapat bantuan silahkan datang ke Kodim untuk mengambil beras lewat ATM," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2020).
Penempatan di Kodim dilakukan agar ketika warga mengakses mesin tersebut, prosesnya bisa berjalan aman dan diawasi dengan baik oleh TNI Angkatan Darat (AD).
Meski baru terdapat 10 unit di 10 Kodim, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, Kementerian Pertanian dan TNI AD akan memperluas lokasi penempatan ATM beras ini ke depannya.
"Saat ini baru di 10 titik, ke depan kita berharap mesin ini bisa di tempatkan di 317 Kodim," ujar Andika dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2020).
Untuk mengaksesnya, warga memerlukan kartu dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang akan dibagikan di Kodim tempat mesin tersebut berada. Mesin tersebut memang diletakkan di Kodim agar proses penyaluran beras pada masyarakat berjalan tertib dan aman.
Berikut lokasi penempatan mesin ATM tersebut:
1. Kodim 0501/Jakpus
2. Kodim 0502/Jakut,
3. Kodim 0503/Jakbar
4. Kodim 0504/Jaksel
5. Kodim 0505/Jaktim
6. Kodim 0506/Tangerang
7. Kodim 0509/Kab Bekasi
8. Kodim 0508/Depok
9. Kodim 0606/Kota Bogor
10. Kodim 0621/Kab Bogor
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy menambahkan ATM beras gratis ini hanya beroperasi selama 2 bulan ke depan, dan akan dievaluasi jika pandemi virus Corona (COVID-19) masih berlangsung.
"Ya nggak seterusnya, nanti kita evaluasi 2 bulan ini seperti apa, jadi diutamakan untuk COVID-19," ujarnya.